Aliansi Pemuda Mahasiswa Sulbar Duduki Gedung DPRD Provinsi Sulbar

Foto Anggota DPRD Prov. Sulbar Sukri Umar Saat Menerima Aspirasi Mahasiswa

SULBARITA.COM - Aliansi Pemuda Mahasiswa Sulawesi Barat, melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Mamuju, Rabu (10/4/2019).

Pengunjuk rasa menyoroti pembangunan Jalan Poros Salutambung- Ulumanda yang tidak kunjung selesai.

Mereka menagih janji pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang sudah lama berjanji untuk menuntaskan pembangunan jalan di Ulumanda.

Aliansi mahasiswa tergabung dari berbagai organisasi di Sulbar, seperti IPMAPUS, HMI, PMII, GMNI, dan beberapa lembaga kampus lainnya di Mamuju

Para Mahasiswa inipun diterima dengan hangat oleh Sukri Umar yang kemudian menagajak untuk berdiskusi langsung diruang rapat paripurna.

Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, Sukri Umar berharap tidak ada mafia proyek yang bermain dalam penentuan tender proyek di eksekutif. Mamuju Rabu 10/01/19.

Demikian disampaikan Sukri, karena melihat salah satu hasil pekerjaan ifrastuktur di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene yang sampai putus kontrak.

“Itu menggambarkan pemerintah ini asal-asalan merencanakan dan memproses tahapan-tahapan, dalam hal proses lelang. Kemudian sampai pada hasil daripada lelang itu. Karena memhasilkan perusahaan yang abal-abal dan tidak bertanggungjawab,” Ungkap Sukri.

Ia menambahkan, seharusnya dukomen-dukumen yang diajukan dalam proses penenderan di verifikasi dengan baik, termasuk alat perlengkapan perusahaan pemenang tender.

Selain itu, Sukri juga meminta kepada pihak yudikatif untuk memperhatikan semua pelaksanaan proyek infrastruktur di Sulawesi Barat, termasuk pembangunan jalan di Ulumanda.

“Saya kira itu sangat rentang terjadi hal-hal yang berbau koruktif, mulai di hulu sampai dihilir harus dipantau terus. Dan kami juga disini tentu melakukan pengawasan secara politik,” katanya.

Kemudian mengenai hasil audiens antara pihak DPRD Sulbar dan massa aliansi, telah disepakati akan dilakukan pertemuan kembali dengan melibatkan pihak eksekutif Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kab. Majene paling lambat dua Minggu setelah Pemilu 17 April 2019.