Aksi Ratusana Mahasiswa Menuntut Permintaan Maaf Terkait Janji NAWACITA Yang Diingkari Jokowi-JK

Gabungan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia  (KAMMI) dan Hima Persis Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponogoro, pada Selasa (20/10/2015) untuk menuntut permintaan maaf dari Jokowi-JK.

Pasalnya, setahun pemerintahan Jokowi-JK yang telah berjalan, dinilai KAMMI Jabar dan Hima Persis Jabar sebagai tahun kemalangan.

Menurut Ketua Hima Persis Jabar, Ridwan Kusnandi, kemalangan terbesar yang dialami rakyat pada pemerintahan Jokowi-JK ini adalah janji Nawacita yang diingkari dan dilupakan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

“Nawacita yang ditelurkan oleh Jokowi-JK pada akhirnya tidak pro rakyat, hingga saat ini kebijakan yang dibuatnya belum membuahkan apapun. Untuk itu, kami melakukan gerakan pembangunan publik untuk mengevaluasi satu tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK terkait agenda-agendanya yang tidak pro rakyat,” jelas Ridwan saat ditemui Bisnis.com, di tengah unjuk rasa Evaluasi Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK.

Selain itu, Ridwan menyatakan, rakyat Indonesia juga semakin terpuruk karena menumpuknya hutang dan semakin besarnya kekuatan perusahaan asing dengan dikuasainya BUMN.

“Kekuasaan itu terlihat mulai dari bagaimana kontrak kerja, MOU yang disepakati antara Indonesia dengan Tiongkok dan negara lainnya, ekspor dan impor, hingga kerjasama yang berdampak pada tersingkirnya tenaga kerja Indonesia yang digantikan oleh asing,” ucapnya.

Ridwan menambahkan, banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan sembako yang semakin mencekik rakyat, juga menjadi bukti paket kebijakan Jokowi-JK tidak pro rakyat.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI Jabar dan Hima Persis Jabar dari berbagai daerah, yakni Bandung Raya, Sumedang, Cianjur, Subang, dan Tasikmalaya.

“Aksi hari ini juga dilakukan secara bersamaan di seluruh Indonesia. Tujuannya agar aksi ini di dengar. Ke depannya, kami juga akan mengonsolidasikan aksi ini dalam lingkup nasional, tidak lagi di hanya di daerah masing-masing, tapi terpusat di Istana Presiden,” ujarnya.