Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Buka Kartu Orang-Orang Parpol
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M
Said Didu menyatakan, ada sejumlah kementerian yang semestinya tidak
dipimpin oleh kader partai politik. Kementerian yang seharusnya tidak
dipimpin politikus itu adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian
Perhubungan.
Menurutnya, menteri dari kader partai
rawan menggunakan kekuasaanya demi tujuan politik. Karena itu,
kementerian yang vital bagi hajat hidup orang banyak sebaiknya tidak
diserahkan kepada mereka.
"Pokoknya untuk yang programnya jangka
panjang sebaiknya menteri dari profesional," kata Said dalam sebuah
diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (27/6).
Selain itu, lanjut Said, Kementerian
Kesehatan dan Kementerian Pertanian juga sebaiknya tidak dipimpin kader
partai. Tapi yang paling penting untuk dibebaskan dari pengaruh partai
politik adalah Kementerian BUMN. "Kalau dipimpin orang parpol nanti
rawan dibelokan," ucapnya.
Berdasarkan pengalaman Said, orang-orang
titipan partai politik biasanya tidak berkualitas. Pasalnya, partai
tidak memiliki mekanisme seleksi yang baik.
Said tentu tak asal cuap. Sebab, penilaian itu didasari pengalamannya selama menjabat sekretaris Kementerian BUMN.
"Saya terima hampir 1000 CV (daftar
riwayat hidup, red) yang diusulkan oleh orang dekat kekuasaan untuk
jadi komisaris dan direksi. Yang memenuhi kompetensi tidak sampai
sepuluh persen. Seleksi orang-orang di parpol itu sangat rendah,"
pungkasnya.
No comments
Post a Comment