Alasan Mengapa Perlu Revolusi Mental Pemerintahan Jokowi-JK

Sumber daya manusia berkualitas yang dibarengi dengan etos kerja mumpuni adalah kunci kemajuan bangsa.

Sudah tahukah Anda bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia ada di urutan 111 dari 182 negara di dunia (UNDP, 2013)? Sadarkah Anda kalau kemampuan matematika, membaca, dan sains siswa-siswi Indonesia ada di urutan 65 dari 65 negara menurut PISA—Programme for International Student Assessment (2012)? Apa opini Anda terhadap pernyataan Menteri Perindustrian MS Hidayat (2014) bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia masih relatif rendah dan kalah dibandingkan tiga negara kompetitor utama di ASEAN?

Imbas dari data dan statistik tersebut menimbulkan pertanyaan lanjutan, “Masa depan macam apakah yang akan dijalani bangsa Indonesia?”

Berikan Akses Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas

Faisal Basri menyatakan bahwa demi Indonesia yang berdaulat, mandiri secara ekonomi, dan berkarakter perlu ada akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas (baca artikel: “Menelisik Program Ekonomi Era Jokowi-JK”). Pendidikan dan kesehatan yang baik memiliki korelasi positif dengan naiknya tingkat pendapatan individu. Sistem pendidikan dan kesehatan yang baik dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan suatu bangsa. Dengan pendidikan dasar dan kesehatan yang baik, bangsa mana pun mampu meraih kedigdayaan dalam banyak bidang, mulai dari ekonomi hingga olahraga.

Sebagai contoh, mungkin sebagian di antara kita ada yang beranggapan bahwa menjadi pemain sepakbola tidak memerlukan kepandaian atau sekolah tinggi. Cukup dengan fisik yang kuat dan bisa berlari dengan cepat. Pernyataan tersebut benar jika tujuannya hanya bermain sepakbola di level kampung, bukan level dunia. Berdasarkan hasil riset Karolinska Institute di Stockholm (2012), rata-rata pemain sepakbola yang bermain di klub-klub raksasa di liga-liga yang sangat kompetitif adalah sekumpulan manusia yang sangat cerdas. Mereka diketahui memiliki performa kognitif yang sangat tinggi, daya ingat yang sangat baik, kecepatan berpikir, dan kreativitas di atas rata-rata dunia.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia suatu negara jauh lebih berharga dari sumber daya alam yang dimiliki. Faisal beropini bahwa melalui program-program Jokowi-JK, termasuk program Revolusi Mental, akan berkontribusi positif terhadap pencetakan sumber daya manusia berkualitas dan kemajuan industri di Tanah Air, khususnya industri berbasis kreativitas. Melalui daya imaji yang kreatif, bangsa Indonesia mampu menciptakan produk-produk inovatif yang dapat mengalahkan segala macam produk asing yang masuk ke Indonesia.

Sumber daya manusia berkualitas tersebut tentu saja harus dibarengi dengan etos kerja mumpuni untuk menjamin kemajuan bangsa. Saat ini, sayangnya pemerintah masih kurang dalam memberi dukungan. Hal tersebut terlihat dari bobroknya sektor birokrasi seperti bea cukai yang kerap menyulitkan akses produk-produk yang berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM.

Faisal Basri melihat bahwa pemerintahan Jokowi-JK memiliki niat serius untuk secara bertahap menghilangkan hambatan-hambatan kemajuan industri Indonesia. Cara menghilangkan hambatan tersebut antara lain dengan revolusi mental dan peningkatan daya saing. Apa sebenarnya revolusi mental? Arif Budimanta, anggota Tim Pemenangan Jokowi Widodo-Jusuf Kalla, memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai revolusi mental dan peningkatan daya saing.

Revolusi Mental dan Daya Saing

Agar berbagai program pemerintahan Jokowi-JK dapat berjalan optimal, perlu adanya revolusi mental dan daya saing. Revolusi mental dan daya saing adalah arah kebijakan Jokowi-JK. Apa maksud frasa revolusi mental dan daya saing? Seperti sudah kita ketahui bersama dari berbagai indikator internasional, kualitas sumber daya manusia Indonesia, aspek mentalitas, dan budaya kerja termasuk dalam golongan papan bawah dunia.

Hal-hal tersebut perlu direvolusi ke arah yang jauh lebih baik melalui revolusi mental dan daya saing. Memang sudah bermunculan putra-putri bangsa yang mampu mengangkat nama bangsa Indonesia dan mengharumkan bumi pertiwi, namun jumlahnya masih sangat sedikit. Saat melihat lebih detail ke aspek mentalitas atau budaya kerja, SDM berkualitas lebih menonjol di dunia swasta dibandingkan pemerintah.

Di dunia swasta pada umumnya, budaya kerja yang baik sudah tercipta. Jadi, revolusi mental akan difokuskan pada birokrasi pemerintahan yang mampu menunjang daya saing nasional. Pengejawantahan revolusi mental tersebut terlihat dalam tujuh budaya birokrasi yang baik, antara lain melayani bukan ingin dilayani, mempermudah bukan mempersulit, mempercepat bukan memperlambat, saling melengkapi bukan saling meniadakan, memperbaiki bukan mencari-cari kesalahan, memberikan kinerja yang terbaik bukan ingin diberi, dan tepat waktu bukan jam karet.

Revolusi mental yang berjalan dengan baik dalam birokrasi pemerintahan akan meningkatkan daya saing Indonesia. Patut dicatat, daya saing ini tidak hanya dalam kualitas SDM Indonesia dibandingkan dengan bangsa lain, tetapi juga dalam berbagai bidang lainnya, semisal efisiensi dunia perdagangan. Saat ini biaya logistik di Indonesia mencapai 27% dari PDB (Produk Domestik Bruto). Biaya logistik tersebut tersebar di banyak sektor, antara lain transportasi dan perizinan.

Biaya logistik yang tinggi ini melemahkan daya saing Indonesia. Sehingga harus diturunkan secara bertahap seiring dengan perbaikan koordinasi di antara instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah. Bersama-sama para stakeholder, antara lain pelaku dunia usaha, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, pemerintahan Jokowi-JK berencana menurunkan biaya tersebut secara bertahap hingga 5% per tahun. Jika hal ini berjalan lancar, maka pada tahun ketiga daya saing Indonesia sudah mampu mengimbangi Malaysia pada kisaran 13%.

Kelak, pemerintahan Jokowi-JK juga akan meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia melalui pengembangan Techno Park yang menjalankan tiga fungsi, yakni sebagai sarana pendidikan, sebagai balai latihan kerja, dan tempat untuk mengembangkan kewirausahaan. Techno Park juga memuat tiga unsur yang saling bersinergi antara swasta, pemerintah, dan masyarakat. Nantinya setiap kota akan dibangun, sehingga setiap kota punya Techno Park yang dikembangkan sesuai keunggulan dan potensi masing-masing. Misalnya Sumatera Utara mengembangkan di bidang perkebunan karet dan kelapa sawit. Kemudian, Jawa Barat dan Jawa Tengah mengembangkan di bidang tanaman pangan dan teknologi maju. Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) di bidang peternakan sapi. Di Indonesia bagian timur bisa dikembangkan bidang kemaritiman. Jadi, setiap daerah berkembang secara mandiri sesuai potensi ekonominya.

Diharapkan pengembangan Techno Park ini menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia dalam menyongsong era globalisasi, termasuk di dalamnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015.